Ketika Judi Casino Online Pernah Jadi Sumber Pendapatan Daerah Ibukota Jakarta

Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Gubernur Jakarta pada 1966.  Beliaulah yang merumuskan legalisasi perjudian di Ibukota.  Upaya ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, namun akhirnya bisa direalisasikan.

Pengaruh live casino online maupun offline tetap diyakini Bang Ali sebagai hal buruk.  Ia hanya berupaya menyelesaikan permasalahan terkait judi dan juga pelacuran yang merebak di Ibukota kala itu.  Kebijakan ini akhirnya menjadi sumber pendapatan terbesar bagi DKI Jakarta.

Ketika Judi Casino Online Pernah Jadi Sumber Pendapatan Daerah Ibukota Jakarta

Pajak Judi untuk Membangun Jakarta

Kebijakan Ali Sadikin untuk melokalisasi perjudian diperkuat oleh UU No 11 Tahun 1957 bahwa pemerintah daerah memiliki hal mengambil pajak dari usaha perjudian.  Tak hanya Bang Ali, pimpinan DKI Jakarta sebelumnya pun telah berniat melegalkan judi namun mereka masih ragu dan mendapat pertentangan keras dari partai-partai agama.

Kebijakannya pun mendapat pertentangan keras, namun tetap Ia jalankan.  Kala itu memang belum banyak beredar hasil penelitian mengenai pengaruh judi casino online terhadap kesehatan mental dan finansial penjudi.  Sebuah kasino pertama yang diresmikan adalah milik dua orang pengusaha yakni Apyang dan You Putshong.  Berbagai jenis judi lantas tersedia seperti casino di luar negeri.  Seperti lotere totalisator, Hwa Hwe, dan lotto.

Kala itu Bang Ali yakin bahwa uang pajak judi bisa digunakan untuk hal positif yakni biaya pembangunan daerah.  Ia berpikir untuk apa para penjudi Ibukota menghamburkan uang-uangnya di Macau.  Akan lebih baik jika mereka berjudi yang pajaknya bisa digunakan untuk pembangunan Jakarta.  Terlebih lagi Jakarta memang sedang memerlukan biaya pembangunan kala itu.

Hal ini terbukti, dalam rentang waktu sepuluh tahun anggaran pembangunan DKI melonjak tajam.  Semula hanya Rp66 juta meningkat hingga Rp89 milyar.  Per tahun setidaknya DKI Jakarta mendapatkan Rp890 juta dari pajak judi.  Uang pajak judi lantas digunakan untuk membenahi Kota Jakarta hingga berubah menjadi kota metropolitan.  Bang Ali membangun jalan, puskesmas, sekolah-sekolah, dan pasar.  Meski demikian, perolehan uang pajak ini dianggap tak sebanding dengan pengaruh judi casino online dan offline yang akan diterima oleh masyarakat.  Sehingga terus terjadi penolakan oleh para aktivis dan agamawan.

Perkembangan Judi Legal di Indonesia

Bermula dari kebijakan judi legal, bermunculan berbagai produk perjudian seperti lotre yang disebut dengan Toto dan Nalo artinya Nasional lotre.  Pada masa Orde Baru pun, lotre digunakan untuk menghimpun dana penyelenggaraan PON VII pada 1969 di Surabaya.  Pemda Surabaya memproduksi Lotto sebagai modal pembiayaan pesta olahraga tersebut.

Tak lama muncul pula Toto KONI namun akhirnya dihapus pada 1974.  Berbagai produk judi lainnya terus bermunculan.  Hingga pada 1993 pemerintah resmi mencabut izin penyelenggaraan judi yang berbentuk Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya memang membuat masyarakat sadar bahwa pengaruh live casino online sangatlah buruk.  Di masa sekarang telah tersedia banyak pilihan alternatif usaha yang lebih baik dari judi.

COMMENTS